Jakarta, Indonesia dan Amerika Serikat telah sejak dasawarsa 50-an menjalin hubungan yang unik dan mendalam, terutama menyangkut pertimbangan keamanan kawasan.

Sisi ini agaknya paling menonjol, mengingat posisi geografis Indonesia di persimpangan Pasifik dan Hindia, serta Australia dan Asia Tenggara.

Pada 1958, pilot Amerika Serikat, Allan Pope, bisa ditembak jatuh pihak Indonesia, dan ini merupakan skandal besar serta menjadi satu instrumen pertukaran tingkat tinggi di antara kedua pemerintahan.

Indonesia saat itu dipimpin Soekarno, pemimpin muda Indonesia, yang sedang getol menunjukkan jatidiri sebagai bangsa baru, sementara Amerika Serikat dipimpin Dwight "Ike" Eisenhower dari Partai Republik, jenderal senior terkemuka negara itu yang sukses memimpin Operasi Overlord di Eropa Barat, pada penghujung Perang Dunia II.

Pope ditembak dan ditangkap setelah melakukan misi pengintaian dan bantuan kepada gerakan menuntut persamaan kedudukan daerah Indonesia Timur, PRRI Permesta, di mata pemerintahan pusat di Jakarta. Kalau dalam bahasa masa kini, yang dituntut adalah otonomi daerah dan perimbangan keuangan serta kekuasaan pusat-daerah.

Bisa jadi, sejak saat itulah pasang-surut hubungan kedua bangsa dimulai. Walau Soekarno bersama putera tertuanya, Guntur Soekarnoputra, pernah menikmati Disneyland di Florida dan ditemani pendiri taman bermain gigantis itu, Walt Disney, karena menjadi tamu kehormatan Presiden John F Kennedy, bukan berarti Indonesia saat itu mau tunduk sepenuhnya kepada kehendak Amerika Serikat.

Dalam konteks dasawarsa Perang Dingin, Soekarno memutuskan lebih merapat kepada poros Moskwa-Beijing-Jakarta. Ini jelas meresahkan Amerika Serikat saat itu, yang sangat risau melihat perkembangan paham komunis di negara-negara kawasan Asia Tenggara, yang diistilahkan bisa menyebar dengan pola Efek Kartu Domino.

Upaya negara adidaya untuk membujuk Indonesia merapat ke barisannya ini tidak mereda. Kunjungan Presiden Gerald R Ford kepada koleganya, Presiden Soeharto "The Smiling General", di Jakarta, pada 1974, melahirkan kesepakatan bentuk dukungan baru negara itu kepada Indonesia. Dukungan ini tidak pernah dipublikasikan secara resmi oleh kedua negara.

Tigapuluh tahun kemudian, banyak dinamika terjadi di antara kedua negara. Amerika Serikat pernah menempatkan Paul Wolfowitz sebagai duta besar berkuasa penuh negara itu di Jakarta, seorang duta besar muda yang penuh energi, fasih dengan budaya Jawa, dan mampu mencitrakan keramahan serta kebaikan negara itu kepada Indonesia yang memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia.

Berbagai isu genting bagi Indonesia bisa "ditahan" untuk tidak dilanjutkan ke tahap lebih menentukan di muka Sidang Umum PBB saat-saat itu. Dua di antara yang terpenting adalah isu Timor Timur, yang selalu mengundang pertanyaan krusial bagi sebagian besar negara Barat dan Australia secara khusus; ditambah isu pelanggaran HAM bagi para kritikus anak negeri terhadap arah pembangunan Indonesia.

Akan tetapi, angin reformasi pada 1998 yang menggulingkan kekuasaan Soeharto setelah berkuasa dengan semua mesin politik, kekuatan militer, dan ekonominya selama 32 tahun, harus dibayar mahal oleh Indonesia. Berbagai konflik internal berdarah-darah menjadi anak kandung masa-masa transisi itu, dan sinyalemen berkembang saat itu menyatakan bahwa militer Indonesia memiliki peran.

ABRI (saat itu) gerah dengan tudingan yang sulit sekali dibuktikan secara resmi itu, kemudian mengambil sikap resmi, yakni kembali kepada fitrahnya sebagai tentara rakyat-tentara pejuang yang diformulasikan kepada reformasi internal di dalam tubuh militer Indonesia.

Satu hal yang mungkin paling bikin panas telinga para petinggi militer Indonesia saat itu adalah sosok pasukan elite, Komando Pasukan Khusus TNI-AD (Kopassus TNI-AD), yang pernah menorehkan sejarah penting menghalau penyebaran paham komunis melalui G-30S/PKI, pada 1965.

Tidak main-main, bahkan pasukan khusus Angkatan Darat Inggris, SAS, yang juga didukung personil tangguh Resimen Kerajaan Gurkha, pernah merasakan kemampuan nyata RPKAD (nama lama Kopassus TNI-AD), di rimba belantara Kalimantan Utara pada dasawarsa `60-an. Dengan peralatan perang lebih sederhana, namun teknik bertahan hidup dan taktik tempur hutan tropis serta intelijen, RPKAD mampu menghambat pergerakan SAS saat itu.

Kopassus TNI-AD bisa dianggap menjadi model utama kekuatan militer Indonesia saat itu, sehingga kalau itu pun diganggu-gugat maka sangat mengganggu. Alhasil, reformasi internal TNI dilembagakan dan nama ABRI diubah menjadi TNI, dengan tekad keras untuk mengambil jarak dengan aktivitas politik praktis karena garisan politik militer Indonesia adalah politik negara.

Hal ini bermakna, TNI tidak mau lagi menjadi salah satu pilar kekuatan atau partai politik mana pun; selain melepaskan diri dari aktivitas perekonomian dalam bentuk bisnis militer dalam bentuk apa pun.

Sejak awal 2000, upaya ini terus-menerus diinternalkan dan dikristalisasi ke dalam ataupun luar tubuh militer itu, sehingga TNI bisa menjadi lebih profesional sekalipun anggaran untuk mereka masih sangat jauh dari minim.

Amerika Serikat, sebagai "wasit dunia" tidak melepaskan pengamatannya begitu saja dari upaya keras Indonesia dan TNI itu. Menteri Pertahanan Amerika Serikat (saat itu), William Cohen, dalam kunjungan resmi ke Indonesia pada 2004, memberi pernyataan implisit tentang hal tersebut.

Walau diam-diam beredar selebaran di tangan wartawan yang meliput kunjungan kerjanya kepada Menteri Pertahanan Indonesia (saat itu), Juwono Sudarsono, yang bisa mendistorsi itikad baik memajukan kualitas hubungan antarmiliter kedua bangsa.

Pasifis

Kini, Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Robert M Gates, di bawah administrasi Presiden Barack Obama yang dinilai banyak kalangan lebih pasifis ketimbang pendahulunya, mencoba lebih mencairkan keadaan.

Indonesia banyak juga membeli peralatan perang dari negara itu, tercatat satu skuadron F-16A/B buatan General Dinamics dipergunakan TNI-AU yang membuat militer Indonesia menjadi pemakai perdana penempur canggih itu di ASEAN.

Lebih mundur lagi, Indonesia menjadi negara pertama di luar Amerika Serikat yang diizinkan membeli Lockheed C-130A "Hercules" pada akhir dasawarsa `50-an. Karena dinilai sudah tidak laik terbang, pesawat transport militer itu kini menjadi sarana latihan statik bagi Korps Pasukan Khas TNI-AU di dalam kompleks Wing III Pendidikan, di Bumi Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Siapa yang tidak kenal kesaktian pesawat pencegat dan pemburu North American Aviation P-51 "Mustang"? Juga OV-10 "Bronco" buatan North American Rockwell? TNI-AU pernah merasakan manfaat nyata dari keampuhan mesin perang "made in USA" itu sebagaimana senapan serbu Colt M-16A yang diadopsi massal ABRI kemudian serta Cadillac Cage V-150 sebagai panser andalan Korps Kavaleri TNI-AD.

Gates, kepada pers di akhir pembicaraannya dengan Presiden Susilo B Yudhoyono, di Istana Presiden, pada Kamis (22/7), menyatakan, "Saya senang bisa mengatakan kepada Bapak Presiden, sebagai hasil dari reformasi militer Indonesia selama dasawarsa terakhir, profesionalisasi TNI yang terus berlangsung, dan berbagai langkah baru yang diambil Kementerian Pertahanan RI untuk menangani masalah HAM."

"Amerika Serikat akan memulai sebuah program kegiatan kerjasama keamanan yang bertahap dan terbatas dengan Kopassus," katanya kepada pers.

Dia melanjutkan, "Saya menegaskan kepada Bapak Presiden, langkah awal ini akan dilaksanakan dalam batas-batas hukum AS dan bukan menandakan berkurangnya perhatian kami pada masalah HAM dan akuntabilitas. Yang lebih penting lagi, kemampuan kita memperluas langkah-langkah awal ini tergantung implementasi reformasi berkelanjutan dalam tubuh Kopassus dan TNI."

Dengan pernyataan itu, Amerika Serikat menganggap hal ini merupakan perkembangan yang sangat signifikan dalam hubungan militer antara kedua negara. Mereka berharap untuk bisa bekerja lebih erat lagi dengan TNI di tahun-tahun mendatang dan pembicaraan ke arah itu dilakukan dengan mitranya, Menteri Pertahanan Indonesia, Purnomo Yusgiantoro.

Amerika Serikat telah secara resmi menyatakan bentuk dukungan baru (lagi) bagi kemajuan militer Indonesia; dengan catatan hal ini ditentukan juga oleh implementasi reformasi berkelanjutan di dalam tubuh Kopassus TNI-AD dan TNI secara keseluruhan.

Indonesia sebagai negara besar jelas memerlukan banyak sekali sumber daya untuk memajukan negara yang luas perairan teritorialnya 5,5 juta kilometer persegi ini. Pemeo kuno di dalam dunia militer adalah negara kuat pasti memiliki militer yang kuat sebagai penerjemahan "Si Vis Pacem, Para Bellum" (kalau mau perdamaian, bersiaplah untuk perang).

Akan tetapi, mengingat fungsi asasinya, militer di negara mana pun memerlukan pembiayaan sangat besar dan mereka tidak akan pernah menelurkan produk berupa keuntungan finansial secara langsung.

Informasi tidak resmi menyebutkan, harga satu peluru kaliber 5,56x51 buatan PT Pindad yang ditembakkan dari senapan serbu SS-1 adalah beberapa ribu rupiah, sementara biaya satu jam terbang pesawat interseptor Su-27 "Flanker" menyentuh angka, ratusan juta rupiah.

Jelas ini sangat mahal, namun harus diadakan oleh negara, kalau mau negara ini memiliki kedaulatan lebih sempurna lagi.

Kunjungan Gates kali ini memang belum menyentuh aspek teknis, di antaranya kesepakatan pembelian peralatan perang baru, yang juga disebabkan kemampuan Indonesia belum memungkinkan untuk lebih banyak berbelanja di sektor pertahanan.

Gates dengan Presiden Obama-nya agaknya masih menahan diri untuk melangkah lebih lanjut dalam peningkatan hubungan kerja sama militer kedua negara. Pada tataran pelaksanaan, kunjungan Gates kali masih berkutat pada peningkatan kualitas SDM dan peningkatan kapasitas militer kedua negara.

Di sisi lain, Indonesia selayaknya juga lebih mampu menunjukkan kemampuannya memproduksi sendiri peralatan tempur untuk mencegah ketergantungan kepada negara-negara lain.

Dalam berbagai fora penugasan tempur di dunia atas permintaan PBB, Kontingen Garuga Indonesia sering mendapat nama harum karena kedisplinan anggota dan kemampuannya untuk "cair" dengan pihak-pihak yang berkonflik dengan caranya yang khas Indonesia.

Hal ini akan semakin sempurna jika peralatan tempur TNI dimodernkan. Betapapun, tindak lanjut kunjungan resmi Gates harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, paling tidak untuk meningkatkan kualitas SDM prajurit TNI karena keran kerja sama telah semakin terbuka.


Sumber : Antara