Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso menyatakan, persoalan pelanggaran hak asasi manusia oleh Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat sudah selesai.

"Bagi TNI, persoalan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh Komando Pasukan Khusus (Kopassus) telah selesai," katanya, di Jakarta, Kamis, menanggapi pembukaan kembali latihan bagi Kopassus oleh Amerika Serikat yang disampaikan Menteri Pertahanan AS Robert Gates usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro.

Ia mengatakan, sejak sepuluh tahun lebih TNI telah melakukan reformasi internal di berbagai lini dan itu telah disampaikan di berbagai forum internasional.

"Misalnya, dalam pertemuan Panglima Angkatan Bersenjata se-Asia Pasifik (Chief of Defence Conference/CHOD), kepercayaan yang diberikan kepada TNI untuk ikut dalam Latihan Bersama Komando AS Kawasan Asia Pasifik `Cobra Gold`, latihan misi perdamaian PBB `Garuda Shield` dan lainnya," tutur Djoko.

Tak hanya itu, TNI juga tetap menerima program-porogram pendidikan dan latihan yang diberikan Komando AS di Asia Pasifik (USPACOM).

"Tahun ini, ada 107 program yang ditawarkan. Namun, biasanya kami hanya ambil sesuai kebutuhan TNI," kata Panglima TNI.

Djoko bahkan menegaskan, TNI juga telah memasukkan pendidikan HAM dalam kurikulum disetiap jenjang pendidikan di TNI sehingga tidak ada lagi prajurit TNI yang akan melanggar HAM dalam penungasannya, baik di daerah aman maupun di daerah konflik.

"Jadi, bagi TNI, persoalan Kopassus terkait pelanggaran HAM sudah selesai," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Panglima TNI menyatakan, pihaknya menyambut positif keputusan AS untuk memberikan kembali latihan bagi Kopassus.

"Kami akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, apalagi Kopassus merupakan salah satu satuan khusus terbaik di dunia," ujarnya, usai mendampingi Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengadakan pembicaraan bilateral dengan Menhan Robert Gates.

Sumber : Antara