MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR 66/KEP/M.PAN/7/2003

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

DAN ANGKA KREDITNYA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA.

:

a.

bahwa dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan MEnteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/MENPAN/1989 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Pranata Komputer; 

b.

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan kembali jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

:

1.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2003;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

7.

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

8.

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002.

9.

Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002.

10.

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;

Memperhatikan

:

1.

Usul Kepala Badan Pusat Statistik dengan surat Nomor 02340.0066 tanggal 28 Pebruari 2003 dan Nomor 02340.0129 tanggal 31 Maret 2003.

2.

Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor K.26-30/V.61-6/87 tanggal 13 Juni 2003.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB  I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.

Pranata Komputer adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer.

2.

Sistem informasi berbasis computer adalah kesatuan yang terdiri dari komputer, database, sember daya manusia, system jaringan dan prosedur yang dioperasikan secara terpadu untuk menghasilkan informasi.

3.

Angka kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pranata Komputer dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat / jabatan.

4.

Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Pranata Komputer.

BAB  II

RUMPUN JABATAN, INSTANSI PEMBINA, KEDUDUKAN DAN

TUGAS POKOK

Pasal  2

(1)

Jabatan Fungsional Pranata Komputer termasuk dalam rumpun kekomputeran.

(2)

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah Badan Pusat Statistik.

Pasal  3

(1)

Pranata Komputer adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyelenggaraan kegiatan system informasi berbasis komputer di lingkungan instansi pemerintah.

(2)

Pranata Komputer terdiri dari Pranata Komputer tingkat terampil dan Pranata Komputer tingkat ahli.

(3)

Pranta Komputer adalah jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal  4

Tugas pokok Pranata Komputer adalah merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer.

BAB  III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal  5

Unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pranata Komputer terdiri dari :

a.

pendidikan, meliputi :

1.

2.

pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepranata komputeran serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.

b.

operasi teknologi informasi, meliputi ;

1.

2.

3.

c.

implementasi teknologi informasi, meliputi ;

1.

2.

3.

4.

d.

implementasi sistem informasi, meliputi:

1.

2.

3.

e.

analisa dan perancangan sistem informasi, meliputi

1.

2.

3.

4.

5.

f.

penyusunan kebijakan sistim informasi, meliputi;

1.

2.

g.

pengembangan profesi, meliputi :

1.

2.

penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kegiatan teknologi informasi; 

3.

h.

pendukung kegiatan Pranata Komputer, meliputi :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

BAB  IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6

(1)

Jenjang jabatan Pranata Komputer tingkat terampil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah :

a.

Pranata Komputer Pelaksana Pemula;

b.

Pranata Komputer Pelaksana;

c.

Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan; dan

d.

Pranata Komputer Penyelia.

(2)

Jenjang pangkat masing-masing jenjang jabatan Pranata Komputer sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

a.

Pranata Komputer Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a.

b.

Pranata Komputer Pelaksana, terdiri dari :

1.

2.

3.

c.

Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan, terdiri dari:

1.

2.

d.

Pranata Komputer Penyelia, terdiri dari :

1.

2.

Pasal  7

(1)

Jenjang jabatan Pranata Komputer tingkat ahli dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah :

a.

Pranata Komputer Pertama;

b.

Pranata Komputer Muda;

c.

Pranata Komputer Madya; dan

d.

Pranata Komputer Utama.

(2)

Jenjang pangkat masing-masing jenjang jabatan Pranata Komputer sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

a.

Pranata Komputer Pertama, terdiri dari :

1.

Penata Muda, golongan ruang III/a; dan

2.

Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

b.

Pranata Komputer Muda, terdiri dari :

1.

Penata, golongan ruang III/c; dan

2.

Penata Tingkat I, golongan ruang III/d

c.

Pranata Komputer Madya, terdiri dari :

1.

Pembina, golongan ruang IV/a;

2.

Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan

3.

Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

d.

Pranata Komputer Utama, terdiri dari :

1.

Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan

2.

Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

BAB  V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM

PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal  8

(1)

Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pranata Komputer tingkat terampil adalah:

a.

Pranata Komputer Pelaksana Pemula, meliputi :

1.

melakukan penggandaan data dan atau program;

2.

melakukan perekaman data tanpa validasi; dan

3.

melakukan perekaman data dengan validasi.

b.

Pranata Komputer Pelaksana, meliputi :

1.

membuat laporan operasi komputer;

2.

membuat dokumentasi file yang tersimpan dalam media komputer;

3.

melakukan verifikasi perekaman data;

4.

melakukan dijitasi data spasial;

5.

melakukan editing data spasial;

6.

membuat laporan hasil perekaman data;

7.

melakukan pemasangan peralatan sistem komputer/sistem jaringan komputer;

8.

melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem komputer;

9.

melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem jaringan komputer;

10.

membuat program dasar;

11.

mengembangkan dan atau meremajakan program dasar;

12.

membuat data ujicoba untuk program dasar;

13.

melaksanakan ujicoba program dasar;

14.

membuat petunjuk pengoperasian program dasar; dan

15.

menyusun dokumentasi program dasar.

c.

Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan, meliputi:

1.

melakukan verifikasi data spasial:

2.

membuat program menengah;

3.

mengembangkan dan atau meremajakan program menengah;

4.

membuat data ujicoba untuk program menengah;

5.

melaksanakan ujicoba program menengah;

6.

membuat petunjuk operasional program menengah;

7.

menyusun dokumentasi program menengah;

8.

melakukan instalasi dan atau meningkatkan (up-grade) sistem operasi komputer/perangkat lunak/sistem jaringan komputer;

9.

melakukan ujicoba sistem operasi komputer;

10.

malakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem operasi komputer;

11.

membuat dokumentasi pengelolaan komputer.

d.

Pranata Komputer Penyelia, meliputi :

1.

membuat program lanjutan;

2.

mengembangkan dan atau meremajakan program lanjutan.

3.

membuat data ujicoba untuk program lanjutan;

4.

melaksanakan ujicoba program lanjutan;

5.

membuat petunjuk operasional program lanjutan;

6.

menyusun dokumentasi program lanjutan;

7.

membuat rencana rinci pemeliharaan komputer dan peralatannya;

8.

membuat sistem prosedur operasi komputer;  dan

9.

melakukan perbaikan terhadap gangguan sistem operasi komputer

(2)

Rincian kegiatan Pranata Komputer tingkat ahli adalah :

a.

Pranata Komputer Pertama,  meliputi :

1.

menelaah spesifikasi teknis komponen sistem komputer;

2.

mengatur alokasi area dalam media komputer ;

3.

melakukan instalasi dan atau meningkatkan (up-grade) sistem komputer ;

4.

membuat program paket ;

5.

melakukan ujicoba sistem komputer;

6.

melakukan ujicoba program paket;

7.

melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem komputer dan atau program paket ;

8.

membuat petunjuk operasional sistem komputer ;

9.

membuat dokumentasi program paket ;

10.

mengimplementasikan rancangan database ;

11.

mengatur alokasi area database dalam media komputer ;

12.

membuat otorisasi akses kepada pemakai ;

13.

memantau dan mengevaluasi penggunaan database ;

14.

melaksanakan duplikasi database ;

15.

melaksanakan perpindahan dari perangkat lunak database yang lama ke yang baru.

16.

melakukan pencarian kembali database ;

17.

menerapkan rancangan konfigurasi sistem jaringan komputer ;

18.

membuat sistem pengamanan sistem jaringan komputer ;

19.

membuat sistem prosedur pemanfaatan sistem jaringan komputer ;

20.

melakukan uji coba sistem operasi sistem jaringan komputer ;

21.

melakukan monitoring akses ;

22.

melakukan perbaikan kerusakan sistem jaringan komputer ;

23.

melakukan sistem pencarian kembali sistem jaringan komputer ;

24.

membuat laporan kejanggalan (anomali) sistem jaringan komputer ;

25.

membuat dokumentasi penggunaan sistem jaringan komputer ;

26.

membuat rancangan rinci sistem informasi ;

27.

mengembangkan dan atau meremajakan rancangan rinci sistem informasi ;

28.

membuat dokumentasi rincian sistem informasi ;

29.

membuat spesifikasi program ;

30.

melakukan verifikasi spesifikasi program ; dan

31.

mengembangkan dan atau meremajakan program paket ;

b.

Pranata Komputer Muda,  meliputi :

1.

Menyusun rencana studi kelayakan pengolahan data ;

2.

melaksanakan studi kelayakan pendahuluan pengolahan data ;

3.

melakukan studi kelayakan rinci pengolahan laporan data ;

4.

melaksanakan analisis sistem informasi

5.

merancang pengujian verifikasi atau validasi analisis sistem informasi ;

6.

mengolah dan menganalisis hasil verifikasi atau validasi sistem informasi ;

7.

memberikan pengarahan penerapan sistem informasi ;

8.

melaksanakan pengintegrasian sistem informasi ;

9.

membuat rancangan sistem informasi ;

10.

merancang pengujian verifikasi atau validasi program ;

11.

mengolah dan menganalisis hasil verifikasi atau validasi program ;

12.

membuat algoritma pemrograman ;

13.

memeriksa dokumentasi program dan petunjuk pengoperasian program ;

14.

menyusun studi kelayakan sistem komputer ;

15.

membuat spesifikasi teknis sistem komputer ;

16.

merancang sistem komputer ;

17.

mengoptimalkan kinerja sistem komputer ;

18.

merancang sistem database ;

19.

melakukan instalasi program database management system ;

20.

membuat prosedur pengamanan database;

21.

merancang  otorisasi akses kepada pemakai ;

22.

melakukan uji coba perangkat lunak baru dan memberikan saran-saran penggunaannya.

23.

mengembangkan sistem database ;

24.

membuat dokumentasi rancangan database ;

25.

merancang sistem jaringan komputer ;

26.

merancang prosedur pengamanan sistem jaringan komputer ;  dan

27.

merancang  pengembangan sistem jaringan komputer.

c.

Pranata Kompute Madya meliputi :

1.

melakukan diskusi dalam rangka integrasi sistem informasi keseluruhan;

2.

mengidentifikasi kebutuhan pemakai dalam hal output, data, dan kinerja program

3.

membuat spesifikasi peralatan teknologi informasi yang diperlukan

4.

membuat rancangan sistem informasi keseluruhan

5.

meneliti dan mengusulkan metode pengembangan sistem informasi yang memberikan produktivitas kerja

6.

mengembangkan dan atau meremajakan rancangan sistem informasi keseluruhan

7.

memantau kenirja sistem informasi keseluruhan atau sistem informasi baru di lingkungan instansi

8.

memantau dan menilai kinerja sistem komputer yang telah dikembangkan

9.

menentukan penggunaan sistem komputer dan sistem jaringan komputer untuk meningkatkan produktivitas

10.

membuat rancangan pembakuan dokumentasi sistem informasi dan atau program

11.

menyusun konsep program pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi informasi dan

12.

mengusulkan alokasi sumber daya teknologi informasi bagi unit-unit kerja

d.

Pranata Komputer Utama, meliputi :

1.

melaksanakan studi lengkap terhadap organisasi dan lingkungan organisasi dalam rangka menentukan kebutuhan organisasi terhadap informasi

2.

menyusun rencana induk sistem informasi keseluruhan (Master Plan)

3.

merintis revitalisasi rencana induk sistem informasi sesuai kemajuan teknologi/organisasi

4.

merumuskan rencana integrasi sistem informasi keseluruhan

5.

melakukan evaluasi sistem informasi induk yang sedang berjalan

6.

menyusun dan merumuskan rencana seminar di bidang teknologi informasi

7.

melakukan kajian terhadap perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan

8.

menilai usulan pengembangan sistem informasi atau pembangunan sistem informasi baru, dan mengidentifikasi dampak usulan terhadap sistem informasi yang ada, terutama terhadap sumber daya.

(3)

Pranata Komputer yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan pendukung kegiatan Pranata Komputer diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam lampiran I bagi Pranata Komputer tingkat terampil dan lampiran II bagi Pranata Komputer tingkat ahli.

Pasal  9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pranata Komputer yang sesuai jenjang jabatannya untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan (2), maka Pranata Komputer yang satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan tugas tersebut berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal  10

Penilaian angka kredit Pranata Komputer yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ditetapkan sebagai berikut :

a.

Pranata Komputer yang melaksanakan tugas di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I atau II.

b.

Pranata Komputer yang melaksanakan tugas di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan sebagaiman tercantum dalam lampiran I atau II.

Pasal  11

(1)

Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari :

a.

unsur utama

b.

unsur penunjang.

(2)

Unsur utama terdiri dari :

a.

pendidikan

b.

operasi teknologi informasi

c.

implementasi sistem informasi

d.

implementasi sistem informasi

e.

analisis dan perancangan sistem informasi

f.

penyusunan kebijakan sistim informasi

g.

pengembangan profesi.

(3)

Unsusr penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pranata Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h.

(4)

Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan angka kredit dari masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam :

a.

Lampiran I bagi Pranata Komputer tingkat terampil

b.

Lampiran II bagi Pranata Komputer tingkiat ahli.

Pasal  12

(1)

Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan pangkat / jabatan Pranata Komputer adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III bagi Pranata Komputer tingkat terampil dan lampiran IV bagi Pranata Komputer tingkat ahli, dengan ketentuan :

a.

sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama

b.

sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

(2)

Pranata Komputer Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pranata Komputer Utama, golongan ruang IV/e, wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.

(3)

Pranata Komputer yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat / jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat / jabatan berikutnya.

(4)

Pranata Komputer yang telah memperoleh anakg kredit untuk kenaikan pangkat / jabatan pada tahun pertama dalam masa pangkat / jabatan yang didudukinya, pada tahun berikutnya wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat / jabatan setingkat lebih tinggi dari kegiatan unsur utama diluar unsur pendidikan dan / atau pengembangan profesi.

(5)

Pranata Komputer Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkat / jabatannya wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan unsur utama.

(6)

Pranata Komputer Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatannya wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 25 angka kredit dari kegiatan unsur utama.

Pasal  13

(1)

Pranata Komputer yang secara bersama-sama membuat karya tulis / karya ilmiah di bidang teknologi informasi, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut :

a.

60% (enam puluh persen) bagi penulis utama

b.

40% (empat puluh persen) dibagi rata untuk semua penulis pembantu.

(2)

Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

BAB  VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal  14

(1)

Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, Pranata Komputer wajib mencatat atau menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.

(2)

Secara hirarki Pranata Komputer dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit apabila dari hasil catatan atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan.

(3)

Penilaian dan penetapan angka kredit Pranata Komputer dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu setiap 3 (tiga) bulan sebelum periode kanaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal  15

(1)

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah :

a.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) bagi Pranata Komputer Utama

b.

Pejabat eselon I dilingkungan BPS yang ditunjuk oleh Kepala BPS bagi Pranata Komputer Madya di lingkungan BPS

c.

Pejabat serendah-rendahnya eselon Ii dilingkungan BPS yang ditunjuk oleh Kepala BPS bagi Pranata Komputer Pelaksana sampai dengan Pranata Komputer Penyelia dan Pranata Komputer Pertama sampai dengan Pranata Komputer Muda yang berada di lingkungan Kantor Pusat BPS

d.

Kepala BPS Propinsi / Kabupaten / Kota bagi Pranata Komputer Pelaksana sampai dengan Pranata Komputer Penyelia dan Pranata Komputer Pertama sampai dengan Pranata Komputer Muda di lingkungan masing-masing.

e.

Kepala Pusat atau pejabat serendah-rendahnya eselon II yang membidangi teknologi informasi bagi Pranata Komputer Pelaksana sampai dengan Pranata Komputer Penyelia dan Pranata Komputer Pertama sampai dengan Pranata Komputer Madya yang berada di lingkungan instansi pusat di luar BPS

f.

Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk (serendah-rendahnya eselon II) yang membidangi teknologi informasi bagi Pranata Komputer Pelaksana sampai dengan Pranata Komputer Penyelia dan Pranata Komputer Pertama sampai dengan Pranata Komputer Madya di lingkungan masing-masing.

g.

Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk (serendah-rendahnya eselon II) yang membidangi teknologi informasi bagi Pranata Komputer Pelaksana sampai dengan Pranata Komputer Penyelia dan Pranata Komputer Pertama sampai dengan Pranata Komputer Penyelia dan Pranata Komputer Pertama sampai dengan Pranata Komputer Madya di lingkungannya masing-masing.

(2)

Dalam menjalankan wewenangnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh :

a.

Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer BPS bagi Kepala BPS dan Pejabat eselon I dilingkungan BPS, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b yang selanjutnya disebut Tim Penilai BPS.

b.

Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer Kantor Pusat BPS bagi pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kantor Pusat BPS.

c.

Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer BPS Propinsi / Kabupaten / Kota bagi pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d yang selanjutnya disebut Tim Penilai BPS Propinsi/Kabupaten/Kota. 

d.

Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer Instansi Pusat bagi pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi Pusat.

e.

Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer Propinsi bagi pejabat sebagaiman dimaksud ayat (1) huruf f yang selanjutnya disebut Tim Penilai Propinsi.

f.

Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer Kabupaten / Kota bagi pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten / Kota.

Pasal  16

(1)

Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah Pranata Komputer dengan susunan sebagai berikut :

a.

seorang ketua merangkap anggota

b.

seorang wakil ketua merangkap anggota

c.

seorang sekretaris merangkap anggota

d.

sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota

(2)

Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer ditetapkan oleh :

a.

Kepala Badan Pusat Statistik untuk Tim Penilai di lingkungan BPS pusat maupun BPS Propinsi / Kabupaten / Kota

b.

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk (eselonI) untuk Tim Penilai Instansi

c.

Gubernur untuk Tim Penilai Propinsi.

d.

Bupati / Walikota untuk Tim Penilai Kabupaten / Kota

(3)

Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah :

a.

Pangkat / jabatan serendah-rendahnya sama dengan pangkat / jabatan Pranata Komputer yang dinilai

b.

memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Pranata Komputer

c.

dapat aktif melakukan penilaian

(4)

Apabila jumlah anaggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dipenuhi dari Pranata Komputer, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pranata Komputer.

(5)

Masa jabatan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah 3 (tiga) tahun.

(6)

Apabila Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer belum dapat dibentuk karena ketentuan anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi, maka penilaian angka kredit Pranata Komputer dapat dimintakan kepada Tim Penilai BPS atau Tim Penilai yang terdekat.

Pasal  17

(1)

Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

(2)

Apabila terdapat anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer ikut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal  18

Tata kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan tata cara penilaian angka kredit ditetapkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik selaku pimpinan instansi pembina Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

Pasal  19

Usul Penetapan angka kredit diajukan oleh :

a.

Sekretaris Utama BPS kepada Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) untuk angka kredit Pranata Komputer Utama.

b.

Kepala Biro Kepegawaian atau pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian di lingkungan BPS kepada Pejabat eselon I BPS sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf b, untuk angka kredit Pranata Komputer Madya.

c.

Pimpinan Unit Kerja Pranata Komputer atau pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf c, untuk angka kredit Pranata Komputer Pelaksana sampai dengan Pranata Komputer Penyelia dan Pranata Komputer Pertama sampai dengan Pranata Komputer Muda di lingkungan Kantor Pusat BPS.

d.

Kepada Bagian Kepegawian dan pejabat eselon III/IV yang membidangi kepegawian dilingkungan BPS Propinsi / Kabupaten / Kota kepada pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf d, untuk angka kredit Pranata Komputer Pelaksana sampai dengan Pranata Komputer Penyelia dan Pranata Komputer Pertama sampai dengan Pranata Komputer Muda di lingkungan masing-masing.

e.

Pimpinan Unit Kerja Pranata Komputer atau pejabat lain yang membidangi kepegawaian (serendah-rendahnya eselon III0 di lingkungan instansi pusat di luar BPS kepada pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf e, untuk angka kredit Pranata Komputer Pelaksana sampai dengan Pranata Komputer Penyelia dan Pranata Komputer Pertama sampai dengan Pranata Komputer Madya di lingkungan masing-masing.

f.

Pimpinan Unit Kerja Pranata Komputer atau pejabat lain yang membidangi kepegawaian (serendah-rendahnya eselon III) kepada pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf f, untuk angka kredit Pranata Komputer Pelaksana sampai dengan Pranata Komputer Penyelia dan Pranata Komputer Pertama sampai dengan Pranata Komputer Madya di lingkungan Propinsi masing-masing.

g.

Pimpinan Unit Kerja Pranata Komputer atau pejabat lain yang membidangi kepegawaian (serendah-rendahnya eselon IV) kepada pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf g, untuk angka kredit Pranata Komputer Pelaksana sampai dengan Pranata Komputer Penyelia dan Pranata Komputer Pertama sampai dengan Pranata Komputer Madya di lingkungan Kabupaten / Kota masing-masing.

Pasal  20

(1)

Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan pangkat / jabatan Pranata Komputer sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Terhadap Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pranata Komputer yang bersangkutan.

BAB  VII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal  21

Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

Pasal  22

(1)

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer tingkat trampil adalah :

a.

berijazah serendah-rendahnya SLTA/D.I sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan

b.

menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda golongan ruang II/a

c.

lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang teknologi informasi, kecuali bagi yang memiliki Diploma bidang teknologi informasi

d.

setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2)

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer tingkat ahli adalah :

a.

berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S-1) / Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan

b.

menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a

c.

lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang teknologi informasi

d.

setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(3)

Kualifikasi pendidikan untuk Jabatan fungsional Pranata Komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pusat Statistik.

Pasal  23

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 22, pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer harus :

a.

sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara

b.

memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditetapkan untuk jenjang pangkat/jabatannya.

Pasal  24

(1)

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :

a.

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 23

b.

memiliki pengalaman di bidang system informasi berbasis komputer sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun

c.

usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun berdasarkan jabatan terakhirnya.

(2)

Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal  25

Pranata Komputer tingkat terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1) / Diplopam IV dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer tingkat ahli apabila :

a.

ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Fungsional Pranata Komputer tingkat ahli

b.

lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk Pranata Komputer tingkat ahli

c.

memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk pangkat / jabatan yang didudukinya.

BAB  VIII

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI,

DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 26

(1)

Pranata Komputer Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pranata Komputer Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Pranata Komputer Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Komputer Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu  5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat / jabatan setingkat lebih tinggi.

(2)

Pranata Komputer Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan unsur utama.

(3)

Pranata Komputer Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 25 (dua puluh) anakg kredit dari kegiatan unsur utama.

(4)

Disamping pembebasan sebagimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pranata Komputer juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :

a.

dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat

b.

diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

c.

ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pranata Komputer

d.

menjalani cuti di luar tanggungan negara, atau

e.

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

Pasal  27

(1)

Pranata Komputer yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat diangkat kembali dalam Jabatan fungsional Pranata Komputer.

(2)

Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi di bidang sistem informasi berbasis komputer yang diperoleh selama tidak menduduki Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

Pasal  28

Pranata Komputer diberhentikan dari jabatannya apabila :

a.

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat / jabatan setingkat lebih tinggi;

b.

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan atau,

c.

dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat.

Pasal  29

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebagaimana dimaksud Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB  IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal  30

Untuk kepentingan dinas dan / atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, Pranata Komputer dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain, sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

BAB  X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal  31

Keputusan pejabat yng berwenang mengangkat, memindahkan membebaskan sementara dan memberhentikan dalam dan dari Jabatan Fungsional Pranata Komputer yang ditetapkan sebelum Keputusan ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal  32

Prestasi kerja yang telah dilakukan Pranata Komputer sampai dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan Keputusan ini, masih dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/MENPAN//1989 tentang Angg Kredit Bagi Jabatan Pranata Komputer.

Pasal  33

(1)

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka nama dan jenjang jabatan Pranata Komputer yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/MENPAN/1989, disesuikan dengan nama dan jenjang jabatan menurut Keputusan ini.

(2)

Penyesuaian jenjang jabatan menurut Keputusan ini didasarkan kepada hasil penetapan angka kredit yang terakhir dan ijazah yang dimiliki.

BAB  XI

PENUTUP

Pasal  34

Apabila ada perubahan mendasar dalam pelaksanakan tugas pokok Pranata Komputer sehingga ketentuan dalam Keputusan ini tidak sesuai lagi, maka Keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Pasal  35

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/MENPAN/1989 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Pranata Komputer dinyatakan tidak berlaku.

Pasal  36

Petunjuk pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pusat Statistik  dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal  37

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

MENTERI

ttd

FEISAL  TAMIN