Hari Veteran Nasional 2015

Link DMC
DMC
Info Penting!
Polling
    Bagaimana pendapat Anda mengenai pertahanan Negara saat ini?

    Bagus Sekali
    Bagus
    Cukup
    Kurang
    Jelek


Web Statistic
Total Member : 1
Member Online : 0
Guest Online : 17
Total Visitor : 10372374
Berita Detil

Menhan Resmikan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di lingkungan Kemhan

Selasa, 16 April 2013

Jakarta, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro meresmikan penggunaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di lingkungan Unit Organisasi Kementerian Pertahanan, Senin (15/4) di kantor Kemhan, Jakarta. Acara peresmian dihadiri Kasal, Kasau, Wamenhan, Sekjen Kemhan dan sejumlah pejabat di lingkungan Kemhan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan. Hadir pula Kepala LKPP, pejabat perwakilan dari BPK dan BPKP.

Menhan mengatakan bahwa pemenuhan kebutuhan sistem pengadaan secara elektronik di berbagai organisasi pemerintah, termasuk Kemhan bertujuan untuk mewujudkan transparansi pengadaan secara on-line melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Sebagai payung hukumnya adalah Perpres Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: 30 Tahun 2012 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di lingkungan Kemhan.

Menhan lebih lanjut menjelaskan, bila ditinjau dari aspek audit/pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban sebagaimana amanat UU tahun 2004, bahwa ada empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntasi Pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Disisi lain, Inpres Nomor: 1 Tahun 2013 tentang aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 mengintruksikan Kemhan beserta jajarannya untuk mengambil aksi penguatan sistem pengawasan internal untuk mampu mencegah penyimpangan/korupsi sedini mungkin dengan ukuran keberhasilan adanya peningkatan ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Menhan, penerapan sistem LPSE tentu harus dipersiapkan secara baik, mulai dari pembangunan dan penyiapan infra sturuktur serta sarana pendukung, sampai dengan pemenuhan aturan/syarat-syarat dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) untuk pelaksanaan LPSE itu sendiri.

Hal ini menjadi perhatian serius bagi setiap Pimpinan di jajaran Kemhan dalam rangka mewujudkan pengadaan yang kredibel serta secara administratif, teknis dan akuntabel dapat dipertanggungjawabkan. Disamping itu tentunya perlu diadakan pelatihan bagi anggota untuk pengawakan pelaksanaan LPSE.

Menhan menambahkan, penyelenggaraan LPSE di Kemhan dan jajarannya tentu perlu pengkajian dan pendalaman, dalam rangka pengimplementasian LPSE, demikian juga halnya dengan penyiapan fasilitas dan sarana pendukung yang memadai. Untuk mendukung hal tersebut, yang tidak kalah penting adalah berkoordinasi dan adanya asistensi serta masukan dari LKPP.

Lebih lanjut Menhan berharap SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) akan sangat bermanfaat dan dapat mendukung implementasi kebijakan Kemhan dalam rangka Reformasi Birokrasi. Hal ini dapat terwujud melalui pengadaan secara elektronik dalam rangka peningkatan pelayanan bagi para pengguna khususnya komunitas pengadaan.

Untuk itu, kinerja komunitas pengadaan harus ditopang secara profesional dengan peningkatan kinerja sebagai modal utama dalam pelaksanaan tugas yang amat berat guna mewujudkan Clean Government dan Good Governance.

Sumber :  DMC


Posted by Admin in Ekonomi dan Hukum | Hit : 735
 

Komentar Pembaca :

Tidak ada komentar.
 

Silahkan berikan masukan anda:

Comment closed