MEMPERTAHANKAN TANAH AIR MEMASUKI ABAD 21

SAMBUTAN MENHAN RI

RINGKASAN EKSEKUTIF

B A B I
LAHIRNYA BUKU PUTIH

B A B II
REFORMASI NASIONAL DAN PERTAHANAN NEGARA

B A B III
KONTEKS STRATEGIS

B A B IV
PERKIRAAN ANCAMAN DAN KEPENTINGAN STRATEGIS PERTAHANAN

B A B V
KEBIJAKAN STRATEGIS PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA

B A B VI
DUKUNGAN ANGGARAN

BAB ENAM

DUKUNGAN ANGGARAN


Dukungan Anggaran Pertahanan Saat Ini Orientasi pembangunan nasional masih berfokus pada bidang ekonomi, Sedangkan pembangunan bidang pertahanan kurang mendapat perhatian, seperti ditunjukannya dari kecil jumlah anggaran yang dialokasikan , Kondisi ini berlaku sejak masa Orde Baru hingga saat ini.

Selama ini, penentuan jumlah anggaran pertahanan banyak didasrkan pada faktor kemampuan keuangan negara dan prioritas pembangunan. Apabila diperhatikan , saat ini beban dan tanggung jawab pertahanan negara cukup berat , terutama dengan meningkatnya potensi ancaman dihadapkan kepada faktor geografi , luas wilayah yuridiksi nasional, perkembangan konteks strategi, dan kebutuhan standar kemampuan pertahanan negara.

Selama 10 tahun terakhir, anggaran belanja pertahanan RI rata - rata berada di bawah 1% Pendapatan Domestik Bruto ( PDB ). Seabagai pembanding, anggaran pertahanan di negara -negara di kawasan Asia Tenggara, kebanyakan memiliki anggaran pertahanan di atas 1 % PDB masing - masing, Beberapa negara bahkan mengalokasikan anggaran pertahanan 3% - 5% dari PDB nya.

Keterbatasan anggaran pertahanan Indonesia masih dirasakan karena pemulihan ekonomi negara belum sepenuhnya tercapai. Secara nominal memang terdapat peningkatan, namun akibat depresiasi nilai tukar rupiah terhadap nilai mata uang asing, khususnya dollar AS, serta laju inflasi mengakibatkan nilai riel anggaran pertahanan menurun. Penurunan nilai riel tersebut sangat membatasi upaya pembangunan kemampuan pertahanan negara.

Alokasi anggaran pertahanan seperti pada tabel dibawah ini menunjukan bahwa Anggaran rutin ( Gaji ; Belanja Barang ; Belanja Pemeliharaan ; dan Perjalanan Dinas ) lebih besar dari pada anggaran pembangunan ( Pembangunan sistem ; Pembangunan personel; Pembangunan fasilitas ; dan Pembangunan materiel ), Data tersebut memberi gambaran bahwa anggaran pertahanan lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan rutin daripada untuk membiayai pengembangan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara. Rendahnya anggaran pembangunan tersebut sangat menyulitkan untuk penyusunan program yang besar dalam rangka meningkatkan kemampuan profesional TNI secara utuh dan meyeluruh.

 

 NO

  URAIAN

TAHUN ANGGARAN

  RATA - RATA/ TAHUN

 1999/2000

  2000

  2001

  2002

   I

   II

Anggaran Pembangunan 1.756,76  1.945,31  2.520,85  2.880,11  2.275,76
Anggaran Rutin 8.307,43  6.594,42  9.150,97  9.874,83  8.481,91
Jumlah 10.064  8.339,73 11.671,82 12.754,94 10.722,67
   III

   IV

PDB 1.134.600,00 988.300,00 1.476.200,00 1.685,400,00 1.321.125,00
APBN 231.900,00 221.000,00 354.500,00 344,008,80 287.852,20

  V

% PDB 0,89 0,85 0,60 0,76 0,78
%APBN 4,34 3,80 3,29 3,71 3,79

Meningat keterbatasan anggran , maka prioritas anggaran akan diarahkan untuk membiayai program - program pembangunan dalam rangka mencapai " Kekuatan minimal yang diperlukan " . Kekuatan minimal tersebut disiapkan untuk menghadapi tugas - tugas mendesak.

Proyeksi ke Depan

Kondisi nasional ke depan akan banyak dipengaruhi oleh dinamika perkembangan lingkungan yang berubah dengan cepat dan tidak menentu. Di bidang ekonomi, prospektif pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun mendatang belum menunjukan tanda - tanda menggembirakan. Dengan kondisi tersebut maka peluang Indonesia dalam menggunakan kapasitas ekonomi untuk pengembangan kekuatan pertahanan akan sangat terbatas. Hal ini akan dapat menyulitkan upaya - upaya pemerintah dalam menghadapi ancaman dan gangguan keamanan yang mendesak. Kesulitan ini akan dapat diatasi apabila ada kesepakatan politik bersama untuk menambah alokasi anggaran pertahanan.

Penentuan alokasi anggaran pertahanan tidak cukup hanya berdasarkan kondisi ekonomi nasional, tetapi juga perlu didasrkan pada rasio kebutuhan pertahanan.Pemenuhan rasio tersebut akan membangun kemampuan pertahanan guna mendukung lancarnya pembangunan nasional. Pembangunan nasional tidak akan berjalan dengan baik, apabilatidak ditunjang  oleh stabilitas kemanan nasional. Dimasa lalu , kendatipun anggaran pertahanan sangat kecil, namun stabilitas kemanan nasional relatif terjaga, Hal itu dapat dipahami, karena adanya tatanan politik yang jauh berbeda dari kondisi sekarang. Oleh sebab itu , saat ini dan yang akan datang , kenaikan anggaran pertahanan yang lebih rasional dalam tatanan politik yang lebih demokratis sangat diperlukan. Proyeksi anggaran pertahanan untuk dua - tiga tahun kedepan diharapkan dapat mencapai sekitar 2% dari PDB , dan meningkat bertahap dalam waktu lima tahun ke depan, Dalam kurun waktu 10 - 15 tahun kedepan, kebutuhan anggaran pertahanan yang rasional diproyeksikan sebesar 3,68% dari PDB



 

 

 


http://www.dephan.go.id

Jl. Medan Merdeka Barat 13-14 Jakarta Pusat

postmaster@dephan.go.id