|
BAB
SATU
LAHIRNYA
BUKU PUTIH
Kemajuan teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi telah
mendorong perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, dengan
terbentuknya masyarakat dunia yang makin transparan dan terbuka.
Keterbukaan tersebut memberi peluang terjadinya penetrasi nilai-nilai
universal yang kemudian berinteraksi dengan nilai-nilai fundamental
suatu bangsa, sehingga membentuk masyarakat global. Ciri masyarakat
global antara lain adanya saling ketergantungan antar bangsa dan tidak
jarang berkembang dalam suatu kompetisi yang ketat. Bersamaan dengan itu
peta politik dunia cenderung berkembang ke arah perebutan pengaruh
sebagai bagian dari perebutan pengaruh antar bangsa, baik pada lingkup
global maupun regional.
Implikasi dari perkembangan yang terjadi pada lingkup global dan
regional tersebut ikut mempengaruhi perubahan pada situasi keamanan
dunia dengan munculnya isu-isu keamanan baru. Isu-isu keamanan yang
dimasa lalu lebih menonjolkan aspek geopolitik dan geostrategi, seperti
pengembangan kekuatan militer dan senjata strategi serta hegemoni mulai
bergeser ke arah isu-isu keamanan seperti terorisme, perompakan dan
pembajakan, penyelundupan manusia, senjata dan bentuk-bentuk kejahatan
lainnya. Isu-isu ini menunjukan peningkatan cukup tajam dan berkembang
menjadi isu keamanan dunia. Bentuk-bentuk kejahatan tersebut makin
kompleks karena dikendalikan oleh aktor-aktor dengan jaringan lintas
negara yang sangat rapi, serta memiliki kemampuan teknologi dan dukungan
finansial. Di samping itu, isu-isu keamanan domestik seperti separatisme
bersenjata, radikalisme dan konflik komunal masih melanda sejumlah
negara terutama negara-negara berkembang. Isu-isu keamanan dunia yang
makin kompleks tersebut memerlukan cara penanganan yang lebih
komprehensif.
Seiring dengan perkembangan global tersebut, di Indonesia juga
berlangsung proses perubahan melalui format Gerakan Reformasi yang
terjadi di seluruh wilayah nasional dari Sabang sampai Merauke. Gerakan
reformasi tersebut menuntut suatu perubahan pada segenap aspek yang
memungkinkan tatanan kehidupan masyarakat yang demokratis dapat terwujud.
Silang hubungan yang berlangsung dalam proses perubahan global, regional
dan domestik telah membentuk spektrum ancaman dan gangguan keamanan
nasional Indonesia yang kompleks dan multidimensi. Kondisi tersebut
tidak dapat diabaikan dan harus segera diatasi, sehingga stabilitas
keamanan nasional dapat tercipta bagi terselenggaranya pembangunan
nasional.
TNI dan Polri yang di masa lalu berada dalam satu wadah Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia, telah mengalami reformasi dengan
pemisahan ke dua institusi diikuti penataan peran masing-masing Undang
Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 16 ayat 4
mengamanatkan Menteri Pertahanan untuk menyusun buku putih pertahanan
serta penetapkan kebijakan kerja sama bilateral, regional, dan
internasional di bidangnya.
Kebijakan pertahanan negara disusun berdasarkan kondisi obyektif yang
dihadapi Indonesia serta dengan memperhatikan perkembangan konteks
strategis baik global maupun regional. Isu keamanan nasional Indonesia
yang dihadapi saat ini sangat komplek dan berdampak serius pada keutuhan
wilayah NKRI dan keselamatan bangsa. Ancaman nyata terhadap Indonesia
cenderung meningkat baik yang bersifat lintas negaramaupun yang timbul
di dalam negeri. Isu-isu keamanan tersebut perlu penanganan serius dan
mendesak, karena itu menjadi prioritas dalam kebijakan pertahanan.
Pada sisi lain, isu keamanan regional dan global juga memerlukan
keterlibatan aktif semua negara untuk mewujudkan perdamaian dan
ketertiban dunia. Munculnya ancaman terorisme serta kejahatan lintas
negara lainnya, maka dalam rangka menumpasnya memerlukan kesatuan usaha
kerjasama antar negara. Oleh karena itu, di samping mengembangkan
kebijakan pertahanan negara yang diarahkan untuk mengatasi isu-isu
keamanan aktual dalam negeri, juga perlu dikembangkan kerjasama keamanan
dengan negara lain. Kerjasama antar negara diwujudkan dengan prinsip
saling percaya dan saling menghormati hak kedaulatan masing-masing
negara, dan tidak saling mengintervensi urusan internal negara lain.
Bagi Indonesia, kerjasama keamanan dengan negara lain berdasarkan pada
politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif dan sebagai bangsa
merdeka yang berdaulat. Kerjasama dengan negara lain tersebut diarahkan
untuk kepentingan bilateral, sekaligus mewujudkan keamanan kawasan dan
perdamaian dunia.
Dari hal-hal tersebut diatas, Buku Putih Pertahanan ini memiliki dua
arti penting. Pertama, untuk memberikan pemahaman yang lengkap dan utuh
tentang penyelenggaraan pertahanan negara Indonesia dan keterpaduan
perwujudannya. Kedua, untuk mengkomunikasikan kebijakan pertahanan
Indonesia kepada masyarakat internasional. Melalui pemahaman tersebut
akan tercipta rasa saling percaya dan saling menghormati antara segenap
komponen bangsa Indonesia, begitupun dengan negara-negara di kawasan
regional dan internasional.
Disadari bahwa beban pemerintah cukup berat, terutama dalam kondisi
pemerintah mengghadapi berbagai permasalahan dan tantangan bangsa yang
multidimensi saat ini. Dalam kondisi demikian, tidak dapat dipungkiri,
bahwa penyelenggaraan pertahanan negara di masa mendatang juga akan
menghadapi tantangan yang tidak ringan. Pencapaian sasaran
penyelenggaraan pertahanan negara memerlukan dukungan semua pihak dan
segenap komponen bangsa, sebagai perwujudan hak dan kewajiban setiap
negara. Oleh karena itu, peran aktif segenap komponen bangsa dalam
penyelenggaraan pertahanan negara merupakan kekuatan bangsa Indonesia
dalam menjamin tetap tegaknya NKRI.
|
